Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mendorong digelarnya muktamar islah untuk menyatukan kedua kubu yang berseteru di internal partainya.
Muktamar itu dilakukan untuk menyikapi wacana dicabutnya SK kepengurusan hasil muktamar Surabaya.
"Saya berpendapat hanya muktamar islah atau bersama-lah yang paling pas sebagai forum menyatukan PPP lagi," kata Arsul di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Menurut anggota Komisi III DPR RI, dengan dicabutnya SK kepengurusan kubu Muhammad Romahurmuziy (Romy), maka kepengurusan muktamar Bandung 2009. Kembalinya kepengurusan ke hasil muktamar Bandung adalah hal yang logis.
"Di muktamar islah nanti silakan berkompetisi secara sehat, baik Djan Faridz, Romi atau siapapun kader yang memenuhi syarat untuk jadi ketum," tuturnya.
Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah akan segera mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya. Politikus PDI Perjuangan itu menargetkan SK kubu Romi akan dicabut pada pekan ini.
"Dalam waktu dekat akan saya cabut," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).