Ringkasan Berita:

• Dudung Abdurachman membela intensitas kunjungan luar negeri Prabowo Subiantoyang dikritik Dino Patti Djalal.
• Menurut Dudung presiden memiliki tujuan strategis ke luar negeri yang tidak dapat digantikan oleh Zoom atau telepon karena mencakup diplomasi tingkat tinggi, keamanan, dan informasi rahasia. 
• Di tengah-tengah geopolitik global, diplomasi langsung dinilai penting untuk menjaga kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn), Dudung Abdurachman, menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis dalam setiap kunjungan kerjanya ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Dudung untuk merespons kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menyoroti tingginya intensitas lawatan internasional Prabowo hingga mengusulkan penggunaan video call demi penghematan.

Menurut Dudung tujuan strategis tersebut pun tak bisa hanya disampaikan melalui sambungan telepon atau aplikasi video call seperti Zoom kepada pemimpin negara terkait. 

"Setahu saya ya gambaran saya sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan Zoom," kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan diplomasi tingkat kepala negara sangat berkaitan erat dengan keamanan negara dan kerahasiaan informasi

"Karena Zoom itu kan pasti ada rahasia-rahasiaan yang harus terjamin, bener enggak? Bisa termonitor. Kita saja HP ini saja termonitor. Saya ngomong nih ke mana-mana nih betul enggak? WA saya juga bisa termonitor oleh siapapun bisa dibongkar," ujar Dudung.

Dudung mengingatkan bahwa situasi ekonomi dan geopolitik global saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat berbagai konflik peperangan. 

Dalam situasi ini, kata dia, Presiden harus bergerak cepat menjaga ketahanan ideologi, politik, ekonomi hingga pertahanan keamanan RI melalui diplomasi langsung.

"Kita tidak tidak bisa berdiri sendiri, kita masih membutuhkan impor, kita masih membutuhkan negosiasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara. Dengan telepon kita nggak bisa, ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata," jelasnya. 

Kritik Dino Patti Djalal

Dino Patti Djalal, Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden SBY, mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena terlalu sering melakukan kunjungan luar negeri sejak menjabat.

Ia menilai frekuensi perjalanan itu berlebihan, menelan biaya besar hingga ratusan miliar per sekali perjalanan, dan bisa digantikan dengan diplomasi virtual.

Pemerintah membela Prabowo dengan menyebut kunjungan tersebut membawa manfaat strategis dan sudah dilakukan secara efisien. 

Dino menyoroti bahwa sekitar 1 dari 6 hari masa jabatan Prabowo dihabiskan di luar negeri, sehingga dianggap tidak lazim.