Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan biar rakyat yang menilai dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie kepada pemerintahan Jokowi.
Apakah itu merupakan sebuah bentuk dukungan atau hanya manuver politik Aburizal Bakrie.
Terlebih, Aburizal atau biasa dipanggil Ical hanya memberi dukungan politik saja, bukan bergabung dengan partai pendukung pemerintah.
"Biar rakyat yang menilai tentang dukungan Pak Ical ke pemerintah. Selama ini rakyat kan melihat dan mencatat bagaimana sepak terjang partai Golkar saat disahkannya UU MD3 dan lain-lain," ujar Hasto usai menutup Rakernas PDIP di Jakarta, Selasa (12/1/2016)
Menurutnya, dukungan tersebut wajar apabila Ical akan membantu pelaksanaan program pemerintah di waktu mendatang sehingga tercipta stabilitas politik yang baik dan tidak memperkeruh suasana di parlemen.
Namun, dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak bersifat transaksional.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP selama ini tidak pernah berbicara mengenai politik transaksional dengan mengemis jabatan terhadap pemimpin negara. Hal tersebut dibuktikan dengan 32 tahun, PDIP dibungkam dan tidak diperbolehkan melakukan kaderisasi.
"Selama masih ada rakyat, pantang bagi kami untuk mengemis jabatan dan kekuasaan. Bukan tradisi kami meminta-minta jabatan," kata Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan kepada pemerintah ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
"Berrdasarkan keseluruhan rasionalitas itu dan juga satu rekomendasi dari rapat konsoldasi nasional DPP, maka Partai Golkar memutuskan untuk dapat melakukan dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Ical di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Ical mengatakan dukungan tersebut berdasarkan rasionalitas yang terjadi bahwa dlm keadaan yg sangat sulit ini, diperlukan stabilitas politik dan pihaknya merasa harus bisa duduk bersama pemerintah untuk dapat memantapkan stabilitas politik dalam menjalankan pembangunan nasional.
"Sehingga pemerintah dapat menjalankan semua misi dan visi serta langkah-langkahnya agar pembangunan nasional yang bertujuan untuk dapat memperkuat keadaan rakyat kita dan berjalan sebaik-baiknya," ucap Ical.