News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Rapimnas Golkar Kubu Aburizal Bikin Kisruh Tak Kunjung Putus

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi (tengah) bersama Anggota Mahkamah Partai Golkar Djasri Marin (kiri) dan Anggota Mahkamah Partai Golkar Andi Mattalatta (kanan) saat Sidang Terbuka Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, Jumat (15/1/2016). Mahkamah Partai Golkar (MPG) memutuskan untuk membentuk tim transisi untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi dengan menunjuk dua tokoh senior Golkar, yakni Habibie dan Jusuf Kalla untuk memimpin tim transisi. MPG meminta agar Munas diselenggarakan paling lambat Maret 2016, demi menghindari konflik yang berkepanjangan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Rapat Pimpinan Nasional Golkar bersi Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie pada 23 Januari 2016 nanti bikin kisruh internal tak pernah putus.

Initiator Generasi Muda Golkar, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan dasar kubu Aburizal menggelar rapimnas sementara Mahkamah Partai Golkar telah membentuk tim transisi yang dipimpin Jusuf Kalla untuk menyelamatkan partai.

"Tak akan ada habisnya jika argumen hukum selalu dikedepankan dalam penyelesaian kisruh partai ini. Jika alasannya menunggu kasasi gugatan Jakarta Utara, semua orang tahu kasus yang ditanganinya terkait perdata," ujar Ace di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Menurut dia, kepempimpinan DPP Partai Golkar dalam keadaan kosong kekuasaan, sehingga semua pihak mengikuti langkah tim transisi menyelamatkan partai ini yang muaranya munas bersama.

Ia yakin kubu Agung Laksono dan Aburizal bersama para tokoh senior Golkar memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan konflik partai berlambang pohon beringin itu.

Aburizal sebaiknya, kata Ace, duduk bersama dengan tim transisi sehingga ide rapimnas tidak diperlukan karena hasilnya sudah dapat ditebak yakni keputusan mendukung pemerintah.

"Padahal soal dukungan Pemerintah yang dilakukan kubu ARB tidak bisa diputuskan dalam rapimnas tapi harus setingkat munas. Karena dulu Munas Bali yang mengeluarkan keputusan berada di KMP," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini