Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melindungi ribuan mantan anggota organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang diusir oleh masyarakat Mempawah, Kalimantan Barat.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyebut mereka harus dipulangkan ke daerahnya masing-masing untuk alasan keamanan.
Oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah masing-masing.
"Ya harus kembali ke rumah, ke masyarakat," ujar JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).
Namun bila sang mantan anggota Gafatar menolak untuk dipindahkan atau dipulangkan ke daerah masing-masing, menurut JK pemerintah tidak bisa berbuat banyak.
"Ya bagaimana, pemerintah tidak akan bisa. Kalau menolak mau apa, memang pemerintah bisa memaksa ?"ujarnya.
Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa memberikan jaminan keamanan yang lebih kepada para mantan anggota Gafatar yang menolak dipulangkan.
Jumlah mantan anggota Gafatar yang diusir mencapai lebih dari 1.500 orang. Sebagian besar diantaranya dievakuasi pulang ke kampung halaman masing-masing, di berbagai pelosok negri.
Namun ada sebagian yang menolak dipulangkan. Dari para mantan anggota Gafatar yang melakukan penolakan itu, sebagiannya akhirnya dapat diyakinkan untuk pulang, dan sebagiannya bersikukuh untuk tidak pulang.