Kosgoro 1957 Siapkan Tujuh Nama Calon Ketua Umum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 memiliki tujuh nama yang berpeluang sebagai Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Kosgoro 1957 merupakan salah satu Ormas yang turut mendirikan Golkar.

Ketujuh nama potensial sebagai calon Ketua Umum Golkar yakni Airlangga Hartanto, Setya Novanto, Syahril Limpo, Fadel Muhammad, Zainudin Amali, Gusti Iskandar, dan Idrus Marham.

Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono mengatakan ketujuh nama tersebut akan ditentukan melalui Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas).

"Itu yang punya potensi maju, belum diusung. Kalau diusung kan satu. Kita belum bicarakan sekarang, nanti pada waktunya," kata Agung di Kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Selain itu, Agung juga mengungkapkan pihaknya melakukan revitalisasi di tingkat pengurus pusat menjelang Munas Partai Golkar, Hal ini ditujukan untuk memperkuat organisasi.

Sejumlah nama tokoh Kosgoro 1957 disebut Agung akan diajak kembali masuk kepengurusan, seperti Rambe Kamarulzaman, Airlangga Hartanto dan Ahmad Dolly Kurnia.

"Dalam rangka konsolidasi, maka PPK Kosgoro 1957 akan melakukan revitalisasi. Sumber dari kader-kader Kosgoro 1957, karena kami dalam sejarahnya yang membidani Partai Golkar," katanya.

Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Riau Agung Laksono menegaskan Kosgoro 1957 yang legal sesuai hasil Musyawarah Besar 2013 dan memiliki aspek legal formal di Kementerian Dalam Negeri diketuai dirinya dengan Sekretaris Jenderal Sabil Rahman.

Hal itulah yang membuat kubu Agung mempolisikan tindakan Aziz Syamsudin dan Bowo Sidik yang mengklaim menjadi ketua serta sekretaris jenderal.

Persoalan kepengurusan Kosgoro 1957 ini, kata Agung, telah dikomunikasikan dengan Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie (Ical). Sehingga, Agung tak khawatir persoalan ini akan membesar jelang Munas Golkar.

"Tadi kita sudah bicarakan ke Pak Ical, dan Pak JK, kita pegangannya asas legalitas. Di Kemendagri yang terdaftar cuma satu," katanya.