News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Jika Politik Uang Tetap Ada Saat Munas, Golkar Akan Berpihak Pada Pemodal

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Adhie Massardi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengecam aroma permainan politik menjelang pelaksanaan Munaslub Golkar.

Menurutnya, jika Golkar bermain politik uang, maka dipastikan ke depan partai tersebut tidak bisa berpihak pada rakyat, tetapi kepada pemodal.

“Dalam Munaslub harus dihilangkan betul money politik,” kata Adhie Massardi dalam diskusi 'Mau Kemana Golkar?' di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Menurut Adhie,pengumpulan dukungan dengan uang akhirnya akan jadi tidak sehat bagi partai dalam menentukan sikap, misalnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah, dia tidak bisa lagi menggunakan power politiknya.

“Akhirnya harus menyebar uang lagi, sehingga sikap partai ini mengandalkan pada uang. Nanti sikap partai atau kebijakan-kebijakan partai pasti tidak berpihak pada rakyat, karena yang berpihak pada rakyat pasti tidak ada uangnya,” katanya.

Ia mengingatkan saat ini partai-partai politik di semua tingkatan punya lahan masing-masing, jadi sebetulnya secara politik mereka seharusnya bisa hidup. Bila terdapat kemandirian di organisasi tingkat daerah akan menjadi baik buat partai itu sendiri.

"Kalau selalu ada ketergantungan saerah pada pusat, maka otonomi daerah hanya akan menjadi instrument untuk mencari uang. Nanti yang rugi adalah masyarakat, rakyat," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta politik uang jelang Munas Golkar dihentikan. Sebab, partai mmembutuhkan sosok yang berintegritas sehingga dalam menyikapi persoalan-persoalan rakyat pun bisa berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada uang, pada pemodal.

Ia mengakui organisasi di Indonesia tidak ada yang betul-betul bersih. Dibutuhkan biaya transport dari daerah dan lain-lain, sehingga ada kandidat yang memberi ganti transportasi.

“Semua partai memang melakukan. Tapi yang penting uang ini jangan dijadikan instrument untuk galang kekuatan. Kalau itu dilakukan maka patronase di dalam partai akan menjadi tidak sehat. Jadi mekanisme di dalam partai harus dibuat kalau ada petinggi partai yang kelebihan rejeki itu enggak apa-apa, asal jangan jadi instrument utama," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini