Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam pidato penutupan pelaksanaan KTT Luar Biasa OKI ke-5 menyerukan agar dunia Islam mendorong masyarakat internasional memboikot produk Israel.
Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.
"Para pemimpin juga mendukung dilaksanakannya konferensi perdamaian internasional. Dunia Islam mendorong masyarakat intenasional untuk melarang masuknya produk Israel," kata Presiden, Senin (7/3/2016).
Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini Palestina meski sudah mendeklarasikan diri pada tahun 1998, namun rakyat Palestina masih mengalami kekerasan serta pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa.
"Wilayah Palestina masih dalam pendudukan Israel. Saat ini juga Palestina belum masuk sebagai anggota PBB," tutur Presiden.
Selain itu, ada lima hal lagi yang didorong Jokowi untuk dilaksanakan negara-negara OKI.
Pertama, penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina-Israel.
Kedua, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
Ketiga, Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin tidak hanya empat negara, melainkan lebih dari itu.
"Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini," ujar Jokowi.
Keempat, Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina.
Indonesia juga mendorong KTT OKI untuk mendesak PBB menetapkan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel atas Palestina.
Kelima, KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif.
"Melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina," ujar Jokowi.
OKI Harus Kompak
Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh anggota OKI untuk bersatu mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dengan kondisi Palestina sekarang ini, Jokowi mengaku sangat prihatin atas penindasan yang dialami warga Palestina.
"Kita prihatin dengan situasi Palestina. OKI harus bersatu wujudkan kemerdekaan Palestina," kata Jokowi dalam akun twitternya @jokowi.
Dalam pidato sambutannya pada acara KTT Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jokowi menyampaikan rasa prihatinnya terkait situasi di Palestina saat ini.
"Kita dan dunia prihatin dengan memburuknya situasi di Palestina sekarang. Banyak kebijakan sepihak dan ilegal, serta hukuman kolektif Israel semakin menyulitkan rakyat Palestina," ujar Presiden.
Persoalan di Palestina tidak sampai pada masalah kebijakan sepihak dan ilegal, namun Presiden Jokowi menyampaikan akses umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pun terbatas.
"Akses Umat Islam ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem juga dibatasi. Rakyat Palestina semakin tidak berdaya. Situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah pendudukan semakin memburuk," kata Presiden.
Terima Kasih
Sementara itu Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyuarakan agar tindakan kekerasan Israel dihentikan.
"Kembalikan tanah kami yang direbut Israel," sebut Presiden Mahmoud Abbas, di hadapan para delegasi negara anggota KTT OKI, di Jakarta Convention Center.
Menceritakan soal keadaan Palestina, Abbas mengatakan Israel sudah mulai mencaplok wilayah Palestina melalui pembangunan wilayah pemukiman di Kota Yerusalem.
Menurutnya, hal itu justru malah tak menunjukkan dukungan terhadap perdamaian, yang tengah diupayakan di antara kedua negara itu oleh dunia internasional.
"Pokoknya, Israel harus menghentikan pembangunan wilayah pemukiman di Yerusalem," tambah Abbas.
Padahal, Israel dan Palestina sebelumnya telah ditengahi oleh PBB, untuk masing-masing menyolusikan perdamaian di antara kedua negara.
Jika pembangunan pemukiman dilakukan, kata Abbas, hal itu justru membuat Israel seperti ingin menghambat perdamaian.
Dalam kesempatan berpidato itu, Abbas juga sempat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap negaranya. (mal/nic/wly)