Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyebutkan, kapal TNI AL bersiaga menjaga kedaulatan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) terkait dengan situasi terkini di Laut China Selatan yang memanas.
"Kami kan ada kapal di sana sudah stand by," kata Ade kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016) kemarin.
Namun Ade mengaku masih belum mempertimbangkan penambahan pasukan untuk diterjunkan di kawasan laut yang tengah
diincar Tiongkok tersebut.
Jumlah kekuatan pasukan, termasuk penambahan menunggu perintah Panglima TNI.
"Kekuatan itu nanti kan Panglima yang menentukan. Tergantung kondisinya," kata Ade.
Dirinya menilai, permasalahan dengan Tiongkok saat ini hanya sebatas pada permasalahan perikanan. Bukan masalah kedaulatan wilayah NKRI.
"Tapi ini kan baru semacam konflik perikanan ya. Jadi diselesaikan dulu dalam kontek perikanan," katanya.
Karenanya, saat ini pemerintah tengah mengedepankan
jalur diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di mana Indonesia sudah mengirim nota protes terhadap Tiongkok.
"Ada positioning yang berbeda. Nanti diselesaikan di tingkat diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri nanti. Karena yang sekarang kita hadapi itu adalah pengawasan kapal perikanan," ujarnya.
Namun bukan tak mungkin, TNI AL akan benar-benar turun tangan jika memang permasalahan terkait kapal nelayan Tiongkok di perairan Laut China Selatan ini menjadi besar. Apalagi, jika dilihat dalam radar, kapal tersebut memang
benar-benar berada di wilayah perairan Indonesia.
"Kami akan lihat situasi dan perkembangan ini. Kami lihat ini akan membesar atau tidak ya. Tidak ujug-ujug ini sebagai konflik. Tapi positioning kapal Tiongkok itu berada di wilayah kita. Memang sesuai radar, itu berada di wilayah kita. Tapi itu kan harus kita bicarakan lagi nanti," ucapnya.
Sebagai informasi, situasi di Laut China Selatan kembali memanas pascapenangkapan kapal nelayan
Tiongkok di wilayah perairan Natuna akhir pekan lalu. Aksi
mereka memasuki wilayah NKRI itu diduga dilindungi aparat Tiongkok.
Bahkan mereka menyerang kapal patroli milik aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Indonesia.
Insiden itu membuat berang Kementerian Luar Negeri
Indonesia serta KKP. Menlu Retno LP Marsudi pun langsung
melayangkan nota protes kepada Kedutaan Besar China. Peringatan itu ditujukan agar Tiongkok tidak mengganggu kedaulatan NKRI.