Aburizal dan Agung Bertemu Jokowi, Golkar Dapat Jatah Kursi Kabinet?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perombakan Kabinet Kerja jilid II selama sepekan terakhir kian santer terdengar.

Prediksi mengenai perombakan kabinet semakin kencang setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah pekan lalu.

Tak hanya pimpinan parpol yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, Presiden Jokowi rupanya juga bertemu dengan dua pentolan Partai Golkar, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Sabtu lalu bertiga bertemu dengan Pak Jokowi, Saya dan Agung," kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016).

Ia mengaku, dalam pertemuan itu hanya membicarakan terkait rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan dilangsungkan di Bali pada 7-8 Mei 2016.

Menurut rencana, Presiden akan menghadiri pembukaan munaslub.

"Saya mencocokkan waktu dengan Presiden, waktu yang tepat untuk munaslub 7 Mei," kata dia.

Aburizal menegaskan, tidak mengetahui kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Sebab, hal itu merupakan hak prerorgratif Presiden.

Saat Aburizal dan Agung bertemu Presiden Jokowi pun, tidak dibahas mengenai reshuffle kabinet. Namun, apa Aburizal akan menerima pinangan pemerintah jika ada kader Golkar yang ditarik ke kabinet?

 "Tapi, tentu kalau (Golkar) diminta dikasih, kalau enggak mau, (dibilang) sombong," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto tak menampik isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden dalam waktu dekat.

"Sabar aja, tunggu saja," ujar Kalla usai menghadiri acara Indonesian International Motor Show 2016 di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Sementara, Hasto melihat indikasi reshuffle kabinet dari komunikasi Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi belakangan ini.

Meski demikian, Hasto mengaku tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam pertemuan dengan pimpinan parpol belakangan ini.

Namun, ia menekankan, biasanya Presiden akan mengkomunikasikan dengan pimpinan parpol sebelum mengambil keputusan.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun, ia menegaskan reshuffle merupakan wewenang penuh presiden sehingga segala prosesnya pun hanya Jokowi yang mengetahuinya.

Penulis : Dani Prabowo