TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bejo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, mengatakan bahwa dirinya memiliki data valid mengenai lokasi kuburan massal korban kekerasan Tragedi 1965.
Berdasarkan data yang berhasil dia himpun, terungkap adanya peristiwa pembunuhan hampir di seluruh Indonesia terhadap tahanan politik PKI ataupun orang-orang yang dituduh memiliki paham komunis.
"Kami punya data valid mengenai lokasi kuburan massal 1965 dari semua daerah di Indonesia," ujar Bejo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/4/2016).
"Data tersebut diteliti oleh teman-teman bekas tahanan politik yang tinggal di daerah," kata dia.
Menurut Bejo, ada tiga pulau yang diidentifikasi terdapat titik kuburan massal terbesar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
Di Pulau Sumatera, kuburan massal telah teridentifikasi di beberapa titik, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang Pariaman, Solok, Riau, dan Palembang.
Adapun yang terbesar di antaranya terdapat di Sumatera Utara dan Palembang.
"Dari hasil wawancara dan penelitian di lapangan, diperkirakan korban mencapai angka puluhan hingga ratusan," kata Bejo.
Bejo menuturkan, di daerah Sumatera Utara terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Ular, yang pernah dijadikan lokasi pembantaian tahanan politik ataupun warga yang dituduh anggota PKI.
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 berhasil mendokumentasikan wawancara dengan pelaku dari warga masyarakat biasa yang mengakui adanya peristiwa pembantaian di sungai tersebut.
Salah satu pelaku, kata Bejo, ketika diwawacarai, mengaku ditakuti dan dipaksa oleh militer untuk menjadi algojo.
Sementara itu, Pulau Kemarau, Palembang, tercatat pernah menjadi kamp konsentrasi tapol PKI.
Orang-orang yang berhasil ditahan oleh aparat keamanan mengalami penyiksaan selama masa penahanan sebelum akhirnya dibunuh dan dihanyutkan ke laut.
"Ada juga yang ditenggelamkan hidup-hidup ke laut dengan cara diikatkan dengan pemberat, seperti besi," tutur Bejo.
Lebih lanjut, Bejo menjelaskan, sejak tahun 2000-an, YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.
Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama timnya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.
Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut, dan bisa digunakan apabila pemerintah memerlukannya.
Rencananya, data mengenai kuburan massal tersebut akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Besok saya akan berkoordinasi dengan teman-teman cabang YPKP 65 di daerah kemudian akan menyerahkan data tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan," ucapnya.(Kristian Erdianto)