Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani masih menunggu laporan lengkap mengenai kabar kerusuhan Tolikara, Papua.
"Itu memang ada laporan pemberian bantuan yang tidak terbagi secara adil dan merata. Namun karena kondisi alam yang tidak memungkinkan kita untuk langsung kesana tim yang ada sedang menuju kesana," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Puan mengaku tim pemerintah sudah tiba di Tolikara untuk melakukan sejumlah tindakan agar kericuhan tidak melebar.
Ia juga meminta BNPD untuk tetap siaga serta melakukan langkah-langkag yang diperlukan serta berkoordinasi dengan pusat. Politikus PDIP menambahkan bantuan tersebut diberikan melalui dana otonomi khusus.
"Saat ini saya memang masih mengecek apakah bantuan itu masih terus dilakukan, lalu siapa yang melakukan distribusinya karena memang itu tidak melalui pemerintah pusat tapi melalui anggaran APBD yang ada di dana otonomi khusus," ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah membantah soal adanya kerusuhan antar warga di Kabupaten Tolikara, Papua bahkan hingga terjadi pembakaran pada 95 unit rumah.
Padahal sebelumnya soal kerusuhan antar warga Distrik Gika dan distrik Panaga di KabTolikara, Papua ini telah dirilis oleh Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Sutopo saat ini kerugian keseluruhan dari konflik masih dalam perhitungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolikara.
Berdasarkan informasi, konflik disebabkan karena pembagian dana Program Rencana Strategis Pemberdayaan Ekonomi Kampung (Prospek) yang tidak adil.
"Kami sudah kroscek itu tidak benar. Sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang telah diterima terkait yang terjadi di Kab Tolikara," tegas Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto, Senin (25/4/2016) di Mabes Polri.