Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan Jefri Susetio
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) Mahyudin menyatakan, bersedia memberikan rumah pribadi bila partai meminta.
Karena itu, dia tidak keberatan memberikan iuran Rp 1 miliar.
"Harta kekayaan saya paling rendah dibandingkan calon lainnya. Harta saya Rp 10,9 miliar. Namun, saya setor juga Rp 1 Miliar karena menyambut niat baik panitia,' kata katanya saat menyampaikan visi dan misi dihadapan hampir seribu kader Golkar se-Sumatera di Grand Angkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Minggu (8/5/2016) malam.
Dikatakannya, kader menyumbang tidak baru kali ini.
"Jangankan satu miliar kalau rumah diminta, saya berikan untuk Golkar," katanya.
Selain itu, kata dia, bila terpilih jadi ketua umum partai Golkar akan membesarkan Golkar demi kejayaan Indonesia.
Ia berharap tidak ada lagi rumor dan Munas Golkar bersih dari money politik.
"Partai Golkar hanya alat perjuangan, cita-cita jauh, tujuan Golkar bukan menang pemilu tapi wujudkan kehidupan adil dan makmur. Tidak ada lagi kejadian mengunci kantor DPP dan DPD seperti dahulu," ujarnya.
Dia menambahkan, berupaya akan membangkitkan kader agar kuat sehingga, kader partai Golkar militan dan dapat melaksanakan kaderisasi hingga tingkat bawah.
"Saya menyadari pentingnya rekrut pemilih pemula. Setahun lebih ini kader hanya ribut bertikai. Kita harus merebut dan merekrut kader pemula. Kalau saya jadi ketua umum akan merekrut kader pemula untuk masuk jadi kader golkar," katanya.
Ia menuturkan, kunci kemenangan Golkar dibawa kepemimpinan Akbar Tandjung karena ada regenerasi kader baru.
Oleh sebab itu, dia akan membuat citra partai bersih dari korupsi alias bukan sarang koruptor.
"Partai Golkar anti komunis, budaya kita gotong royong dan tenggang rasa. Saya juga akan gerakan konsep negera kesejahteraan. Jadi harus berpedoman dan kembali pada trilogi pembangunan," ujarnya.
Bila terpilih jadi ketua umum, tidak ada lagi bukan kader kujuk-kujuk dapat nomor urut yang bagus dalam pemilihan legislatif.
Artinya kader harus diberdayakan untuk berjuang membesarkan partai.
"Kalau saya jadi ketum liat pengkaderan yang jelas dan berjuang melakukan sistem proposional tertutup termasuk rekrutmen kepala daerah berkualitas. Tidak ada manfaatnya Golkar jadi pengusung calon kepala daerah dari kader partai lain," katanya.
Menurutnya, kader partai Golkar harus belajar secara singkat bagaimana Joko Widodo jadi Presiden.
Padahal, dia hanya kepala daerah dari kota kecil dan berhasil merebut suara di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau belajar secara singkat bagaimana Pak Jokowi jadi Presiden. Dia dari kota kecil ada tidak terkenal tapi mendadak jadi terkenal. Pencitraan harus dilakukan kader. Setelah munas kita harus kerja keras dan bangun semangat kader dalam waktu tidak lama," ujarnya.
Ia mengemukakan, akan memberikan otonomi yang luas ke daerah. Maka dari itu, bila ada penetapan calon bupati dan wali kota dilakukan rapat bersama.
Namun, bobot suara lebih tinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
"Bagi saya, bagaimana Golkar solid dan kuat. Pemilihan Gubernur keputusan ada di provinsi dan pemilihan Presiden baru di DPP. Politik butuh uang iya, namun uang bukan segala-galanya. Saya berjanji biayai partai dengan biaya yang halal dan resmi," ungkapnya.