Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi menilai pernyataan yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Setya Novanto (SN) sebagai Ketua Umum Golkar, tidaklah benar.
Karena menurut Direktur Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani, sosok Setya Novanto sangat kontra produktif dengan kepercayaan masyarakat.
Apalagi, katanya, jika mengingat kasus "Papa Minta Saham" yang banyak menyebut namanya dan bahkan sdh diperiksa oleh MKD DPR-RI dan sudah dipangggil Jaksa Agung untuk diperiksa namun tidak hadir.
"Jika muncul opini publik bahwa Pemerintah diartikan Presiden Jokowi mendukung Setya Novanto jadi Ketum Parpol Golkar, maka rusak sudah demokrasi dan kepemimpinan kerakyatan yang digaungkan selama ini," katanya mengingatkan kepada Tribun, Senin (9/5/2016).
Selain itu dia juga mengingatkan agar Presiden tidak ikut campur soal internal Partai Politik.
Apalagi ingin menjadi pengusung salah satu kandidat Ketua Umum Partai.
"Selain soal independensi Presiden, campur tangan politik ini juga merusak nama baik Presiden sendiri. Karena sudah melampaui mandatnya sebagai Presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengangap pernyataan yang mengatasnamakan Presiden mendukung Setya Novanto (SN), tidaklah benar.
"Soal isu Luhut (Menkopolhukam red) bilang Presiden dukung SN itu tidak benar dan ngawur. Itu hanya klaim para pendukung SN saja. Saya sudah cek, itu tidak benar," kata Bambang Soesatyo, Senin (9/5/2016).
"Jadi, lagi-lagi nama Presiden dijual seperti kasus Papa Minta saham freeport. Saya justru heran, kok nggak kapok-kapok ya jual nama presiden," ujar Bambang.
Diberitakan Tribun sebelumnya, politikus nuda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sudah ada sinyal dari Istana melalui salah satu menteri yang menyebutkan mendukung pencalonan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.
"Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," katanya, Minggu (8/5/2016).
Menurut Doli, omongan tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya.
Klarifikasi dari menteri itu bisa menjadikan seorang calon ketum mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan yang lain.