Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai respon atas maraknya tindak pelanggaran hukum di laut, Bakamla menggelar acara Forum Koordinasi Keamanan Laut dengan tema 'peran Bakamla dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan maritim secara terintegras dengan mengedepankan doktrin law enforcement' di Hotel Swiss Bell In Surabaya, Kamis (26/5/2016).
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Satria F. Maseo dan dihadiri pula oleh Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama dan juga Plt. Sestama Bakamla.
Selain itu turut hadir Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Brigjen Pol Abdul Gofur dan Kadiskum Armatim Kolonel (KH) Izmu Edy sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Deputi Jakstra menyampaikan, dalam forkor yang pertama di tahun 2016 ini, Bakamla berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antar instansi dan pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan atau isu keamanan laut yang menjadi fokus kita saat ini.
Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah sosialisasi peraturan pemerintah serta Undang-undang yang terkait dengan keamanan dan keselamatan maritim, yang sudah seharusnya kita ketahui bersama agar dapat diimplementasikan di lapangan.
Melalui forum ini diharapkan terbangunnya kesamaan persepsi dan tindakan dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik di laut, khususnya aspek penindakan hukum yang efektif dan efisien.
Dalam tugas pokok Bakamla yang salah satunya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yusdiksi Indonesia, yang didukung sistem peringatan dini dalam pelaksanaan patrol di laut, dijabarkan dalam tiga kemampuan Bakamla yang diharapkan dapat terintegrasi dalam menghadapi segala aktivitas ilegal di laut, yakni kemampuan patroli, kemampuansurveillance dan kemampuan sinergitas.
Terkait keamanan di laut guna mendukung pembangunan di bidang maritim, Bakamla merekomendasikan agar laut bebas dari ancaman kekeras, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum.
Pada kenyataannya, masih marak terjadi pelanggaran atau tindak kejahatan di laut, sepertiillegal fishing, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terutama melalui jalur perairan Indonesia, dan masih banyak lagi tindak pelanggaran hukum lainnya.