Ahok Enggan Disebut Pelopor Kebijakan Rumahkan 1 Juta PNS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan disalahkan dengan adanya program merumahkan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi menggagas kebijakan merumahkan 1 juta PNS.

Ahok menyatakan, sudah mulai moratorium penerimaan PNS, serta memangkas PNS DKI yang tidak produktif.

Menurutnya, kebijakan itu, sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

"Kamu tanya sama Menteri dong, aku kan cuma kasih model doang. Aku tidak PHK massal loh. Aku cuma menghilangkan jabatan struktural massal, dulu kan ada 2.000, saya hilangin," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).

Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan tolok ukur yang cukup baik dengan Key Performance Indicator (KPI).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Yuddy pada rapat koordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, mencetuskan kebijakan merumahkan 1 juta PNS.

Hal itu disambut baik oleh Wakil Presiden.

Dia memaparkan, jumlah organisasi dan pegawai sejatinya sudah terlampau gemuk.

Ditargetkan dalam delapan tahun ke depan ada penataan yang lebih baik soal jumlah PNS.

Menteri Yuddy mengatakan, KemenPAN RB sudah menggagas efisiensi PNS dengan cara merumahkan sejuta PNS.

Jumlah PNS di Indonesia, ucapnya, telah mencapai angka 4,5 juta.

Idealnya diasumsikan Yuddy adalah 1,3 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 3,5 juta.