Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani kecewa terhadap KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dikatakannya, kalau penjelasan itu benar maka kualitas audit hasil pekerjaan BPK harus dipertanyakan.
Bahkan menurut Muzani, BPK harus menjelaskan detail tentang kenapa negara dirugikan, padahal kata KPK tidak dirugikan.
Dengan cara apa BPK melakukan audit sehingga dianggap keliru oleh KPK. Bagaimana proses audit BPK sehingga BPK mengjudge seseorang atau lembaga merugikan negara.
"Kalau pernyataan seperti itu benar. Tapi kalau pernyataan itu tidak benar maka berarti KPK melakukan double standar terhadap apa yang dinamakan potensi kerugian negara," kata Muzani saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).
Muzani menuturkan, dulu KPK menerima audit BPK itu sebagai sebuah dasar untuk melakukan penyelidikan, kemudian orang itu ditangkap, diseret ke pengadilan dan divonis sekian tahun.
Kalau KPK melakukan cara yang sama, harusnya, semua orang, semua lembaga yang merasa dirugikan oleh cara audit BPK itu, harusnya menuntut ulang kepada KPK apakah merugikan.
"Apakah betul merugikan atau tidak. KPK tidak boleh gunakan double standar. Terhadap kasus Sumber Waras dia menggunakan Pembanding. Sementara yang lain tidak ada pembanding audit," tuturnya.
Masih kata Muzani, setahu dirinya, cara ini adalah yang pertama melakukan pembanding audit. Termasuk dalam kasus Bank Century, tidak dilakukan pembanding audit.
Muzani mencurigai, jangan-jangan ini cara baru KPK untuk memberikan deponeering terhadap satu masalah sehingga seseorang bisa bebas dari suatu masalah, atau SP3 dari suatu masalah.
"Jadi KPK harus buka detail penjelasannya dan BPK harus buka detail penjelasannya supaya masyarakat tidak saling tuduh. Dengan demikian akan terbuka apa yang disebut KPK, akan terbuka apa yang dari BPK," tandasnya.