Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati hari raya Idul Fitri, bom bunuh diri beruntun terjadi di Arab Saudi dan Indonesia.
Di Indonesia, pelaku bom diri sebelum meledakkan bomnya, pelaku sempat mengucap kalimat syahadat.
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid yang juga salah ketua PBNU mengatakan bahwa teroris berkedok agama memang sudah ada.
Maka dari itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih berkosentrasi mengedukasi masyarakat akan pemahaman Islam yang memang dirahmati oleh Allah.
"Selain terjadi di Arab, bom di Solo membuktikan teroris labeling agama itu ada. Buktinya orang bunuh diri dan sebelumnya mengucapkan syahadat. Apa kalau tidak agama? Ini peringatan dini pemerintah untuk serius menanamkan tentang pemahaman nilai-nilai agama Islam yang inklusif dan berbasis 'rahmatan lil alamin'," ujar Nusron di sela-sela kunjungan kerjanya di Kuala Lumpur, Malaysia Selasa (5/7/2016).
Menurut dia, telah terjadi penyimpangan terhadap agama Islam. Hal tersebut berimbas pada kejadian bom bunuh diri belakangan ini.
"Ini ada pemahaman yang salah tentang agama Islam. Yang dipahami sebagian kecil umat Islam Indonesia hanya luarnya saja. Kalau pemerintah tidak bisa menghandel maka akan merusak citra Islam di Indonesia dan berimbas berbahaya bagi masa depan NKRI," jelas Nusron.
Lebih jauh, menurut Nusron pemahaman akan imbalan mati syahid bisa menjadi pemicunya. Karena negara yang memang sudah mempunyai landasan hukum pun dilawannya beratasnamakan agama.
"Modus bom di Solo yang didahului dengan mengucapkan kalimat syahadat, apa motifnya? Pasti menunjukan seakan-akan mati syahid. Ini menandakan ini salah paham. Kita dimusuhi, bahkan negara yang sah ini, apalagi kantor Polisi dimusuhi," tegas dia.
Partai Golkar sebagai kekuatan politik terbesar kedua di Indonesia, tegas Nusron tidak sekedar mengutuk kejadian ini tapi lebih menekankan ke imbauan bahaya terorisme yang berkembang atas nama agama. Kedua, mengajak seluruh komponen masyarakat yang mainstream moderat memerangi ajaran ini dan tidak memberikan tempat bagi ajaran ini dilingkungannya.
"Ini internalisasi Pancasila dan UUD 1945. Lembaga pemerintah seperti Kementrian Agama, BNPT, Kemdikbud harus lebih kuat melakuklan penetrasi ke kampus dan ke organisasi anak muda," pungkas dia.