Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi meledaknya bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta Selasa (5/7/2016) pagi tadi, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan menghadapi aksi teror lanjutan.
"Brutalitas pelaku teror akhir-akhir ini tidak bisa ditoleransi lagi karena dilakukan beberapa jam sebelum masyarakat merayakan hari besar keagamaan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (5/7/2016).
Politikus Partai Golkar itu menilai ledakan di Solo sangat mengejutkan apalagi jika dilihat dari waktu kejadiannya bertepatan dengan memuncaknya keprihatinan masyarakat Indonesia atas peristiwa serupa yang terjadi Arab Saudi.
Senin (4/7/2016) malam waktu Indonesia, kota Madinah, Jeddah, dan Qatif di Arab Saudi juga diguncang ledakan bom bunuh diri yang terkoordinasi. Di Madinah, pelaku bahkan meledakan bom bunuh diri di dekat Masjid Nabawi.
"Ledakan bom oleh pelaku teror akhir-akhir ini, baik di Solo, di tiga kota Arab Saudi itu, maupun di Istanbul, Turki, di Dhaka, Bangladesh dan di Baghdad, Irak, menggambarkan brutalitas kelompok-kelompok pelaku teror saat ini," katanya.
"Mereka melancarkan gelombang serangan sepanjang bulan Suci Ramadhan di berbagai belahan dunia," tuturnya.
Bahkan, lanjut Bambang, pada kasus di Solo dan tiga kota di Arab Saudi itu, pelaku teror tidak peduli bahwa dalam hitungan jam, umat Muslim sedunia akan menyongsong hari Raya Idul Fitri.
Kebrutalan pelaku teror saat ini, mau tak mau, harus disikapi dengan kebijakan serta langkah-langkah anti-teror yang luar biasa pula.
Negara tidak boleh lagi memberi toleransi kepada siapa saja atau kelompok yang terindikasi sebagai pelaku teror.
"Negara tidak boleh bertindak minimalis ketika masyarakat terancam oleh para pelaku teror. Sebaliknya, negara harus bertindak ekstra keras dan lugas terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi akan melakukan serangan," tegasnya.
Masih kata Bambang, untuk meningkatkan kesigapan merespons kebrutalan pelaku teror, Polri, TNI, BIN dan BNPT harus diberi kewenangan dan keleluasaan yang proporsional sesuai dengan potensi ancaman saat ini.
Untuk mengindetifikasi dan serta memonitor pergerakan pelaku teror dari berbagai negara, Komisi III DPR menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan sejumlah negara terkait.