Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya sepakat untuk menggugat hasil revisi undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat.
"Iya kami memang bersepakat untuk mengajukan gugatan ke MK untuk UU Pilkada yang baru ini," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Adapun pasal yang akan digugat oleh mereka adalah Pasal 9 mengenai tugas wewenang KPU yang dinilai oleh komisioner telah melanggar azaz kemandirian KPU yang telah diatur dalam UUD 1945.
"Ini juga menjadi konsen almarhum Pak Husni tentang kemandirian KPU yang tidak boleh diapa-apakan. Sekaligus akan menegaskan mengenai posisi KPU selama ini," katanya.
"Menjelaskan sebenarnya KPU ini hanya lembaga penyelenggara pemilu saja, atau sama dengan lembaga negara lainnya," lanjut Ferry.
Adapun bunyi Pasal 9 tentang Tugas dan wewenang KPU adalah "Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat"