Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah untuk tidak langsung menyalahkan dokter dan rumah sakit.
"Mereka juga korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran vaksin palsu. Mereka itu konsumen juga karena disuplai melalui jalur resmi," ujar Fahri Hamzah, Senin (18/7/2016).
Pemerintah, menurutnya, justru harus melakukan investigasi proses masuknya vaksin palsu itu ke dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dikuasai oleh, hanya satu BUMN.
"Setelah diimpor/diproduksi lalu diverifikasi oleh BPOM, kemudian didistribusikan melalui ketentuan kemenkes dan jajarannya (dinkes). Menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah," kata Fahri.
"Kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu. Jangan korbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakit, karena dalam jalur peredaran obat/vaksin, keempat unsur ini adalah user," sambung Fahri.
Dan sampai hari ini pun, lanjutnya lagi, belum ada prosedur standar pengujian asli tidaknya obat, vaksin yang dapat dilakukan oleh user (dokter/RS/bidan).
Dalam peredaran obat,vaksin palsu, produsen, distributor, penjual-lah, Fahri menegaskan, yang seharusnya ditelusuri. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat dan vaksin. Selain itu, pemerintah harus menghargai proses hukum.
"Keputusan pemerintah mengumumkan secara luas nama-nama pengguna vaksin palsu di media massa, patut disayangkan. Masyarakat yang panik dan tidak paham harus bertindak apa, akhirnya main hakim sendiri. Beberapa dokter dan rumah sakit mendapat ancaman fisik," papar Fahri.
Selanjutnya, pemerintah harus segera menyeleskaikan persoalan peredaran vaksin/obat palsu ini sesuai dengan porsinya.
Dan yang paling penting, kata Fahri lagi,pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur khawatir.
Jangan sampai timbul distrust dikalangan masyarakat terhadap imunisasi, yang akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa datang.
Menurutnya, membuka nama rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu terbukti memancing masalah baru. Terdapat dokter yang dianiaya massa padahal RS tempat yang bersangkutan bekerja tidak termasuk dalam daftar RS penerima vaksin palsu.
Sedangkan fokus pemerintah saat ini harusnya membengkuk habis jaringan vaksin palsu dan segera memberikan vaksin ulang para korban vaksin palsu.
"Kecuali nanti terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu terlibat menjadi bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu, maka baru layak RS tersebut diblack list," Fahri menegaskan.
"Sekali lagi, jangan korbankan dokter, perawat, klinik dan rumah sakit. Tapi produsen, distributor dan penjual vaksin palsu. Dalam hal ini karena terjadi kelengahan di lembaga pengawas, maka lembaga pengawas juga seharusnya mendapat sanksi," sambungnya.
Ia juga berharap Komisi 9 DPR dapat mengusulkan investigasi lebih lanjut dengan membentuk Panja atau alat kelengkapan yang relevan.