Baca tanpa iklan
“Perlu dipertegas Zona Zero KJA itu yang mana, ini yang harus di counter,” ujar Binsar.
Dukungan pemerintah tersebut menekankan pentingnya bahwa dalam pengembangan Danau Toba bisa membangun keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan industri budidaya perikanan.
Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan apabila Industri telah mengembangkan model sustainable Fisheries.
Dukungan senada juga muncul dari Kabiro Hukum dan Informasi Kemenko Kemaritiman, Joko Hartoyo.
“Perda penataan kawasan Danau Toba ini harus diimplementasikan dengan baik, harus didukung dengan tata ruang juga dan bersinergi. Jadi perda mengatur tetapi bisa mendukung usaha yang selama ini sudah ada juga, jadi investasi juga enggak kabur,”ujarnya.