Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEW.COM. JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah adanya pesan singkat dari Mensesneg Pratikno yang berisi larangan menteri keluar Jakarta.
Fadli berharap Presiden Jokowi mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan program pemerintahan yang akan dijalankan.
"Carila orang-orang terbaik, jangan sampai reshuffle memberi masalah baru. Kalau orang-orangnya kompeten tentu ada harapan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Politikus Gerindra itu menyebutkan persoalan yang mesti dibenahi di sektor hukim dan ekonomi. Masyarakat masih tidak puas kinerja pemerintah di bidang tersebut.
"Kalau yang bagus tentu presiden perlu memikirkan. Tapi itu terserah presiden lah," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengeluarkan imbauan kepada para menteri agar tidak keluar dari Jakarta mulai tanggal 25 hingga 29 Juli 2016.
"Iya benar (imbauan menteri tidak keluar Jakarta)," ujar Pratikno di lobby Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Pratikno mengatakan, imbauan tersebut dikeluarkan karena Presiden Joko Widodo akan mengadakan Sidang Kabinet Paripurna dalam waktu dekat, sehingga semua menteri bisa hadir.
"Memang ada rencana pada minggu ini kami akan ada sidang kabinet paripurna dan seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir," kata Pratikno.
Berikut kutipan imbauan yang dikeluarkan oleh Mensesneg:
Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.
Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.
Pratikno