Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks aktivis 1998, Haris Rusly Moti menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik.
Pendiri 98 Resolution Network, komunitas yang berisi eks aktivis 1998 itu menilai stabilitas menjadi prioritas pemerintah di tengah dinamika global.
Wujud antikritik pemerintahan saat ini, kata Haris, terlihat dari kerapnya Prabowo maupun Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak berdialog berbagai kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Prof Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum."
"Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah antikritik dan antidialog," ungkap Haris dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Menurut Haris, pemerintahan saat ini tidak menganut aliran politik devide et impera, yaitu kekuasaan yang membenturkan secara horizontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan.
Ia menilai sejumlah warisan konflik horizontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Prabowo untuk dihentikan.
Kritik MBG Diakomodir Pemerintah
Haris juga mencermati secara khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah juga menyerap segala kritik yang membangun tentang MBG.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo."
"Beberapa di antaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo," ujar Haris.
Baca juga: Fadli Zon: Prinsipnya MBG Itu Adalah Pelayanan, Bukan Bisnis
Koreksi tersebut, menurut Haris, telah didengar dan telah diakomodir oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan perbaikan terhadap tata kelola program MBG.
Menurutnya, Kepala Negara telah memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG yang melakukan penyimpangan.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG," tegas Haris.