Ahok Keluarkan Diskresi, Tak ada Pelanggaran Pidana

Ahok sendiri mengatakan, angka tersebut ditetapkan setelah melalui kajian dan ditentukan konsultan independen.

Kata Ahok, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tidak menguntungkan pemerintah. 

Soalnya, kewajiban pengembang Reklamasi untuk lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk lahan di pulau yang mereka bangun hanya 5 persen. 

”Otak saya berpikir sederhana saja. Saya enggak bisa lawan mereka. Mau batalin reklamasi enggak bisa. Mau ambil alih juga enggak bisa. Jadi kumintain duit saja. Bukan duit pribadi, tapi duit resmi. Makanya saya naikkan 15 persen,” kata Ahok.