Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, TNI, BNN, dan Polri memang berhak melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar ke polisi atas sangkaan pencemaran nama baik institusi.
Namun, jika melihat fakta, kata dia, oknum aparat yang terlibat kasus narkotika memang sudah banyak. Mereka terlibat sebagai pengguna maupun peredaran.
"Seperti di Tanjung Balai Karimun dulu ya itu faktanya ada, di Bandung ada, di Medan ada, di Pontianak ada," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).
"Artinya, kalau melihat indikator ada kaitannya dengan aparat, maka kemungkinan-kemungkinan ada aparat yang bermain itu ada, karena faktanya ada," tambah pensiunan perwira menengah Polri itu.
Dengan demikian, lanjut Bambang, maka seharusnya Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada pimpinan lembaga tersebut untuk lebih tegas menindak oknum yang terlibat.
Selain itu, Jokowi juga membentuk satu mekanisme penyelidikan ke dalam internal lembaga-lembaga yang diduga terlibat. Penyelidikan perlu melibatkan pihak eksternal.
"Presiden bisa menunjuk BIN untuk menyelidiki. Nantinya BIN melaporkan kepada Presiden. BIN kan punya alat yang canggih untuk menyelidiki," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, informasi yang disampaikan Haris Azhar soal Freddy Budiman harus dijadikan masukan bagi aparat untuk berbenah diri.
Haris mengaku Freddy Budiman menyampaikan soal adanya oknum polisi, BNN, dan TNI yang membantunya melakukan bisnis narkoba.
"Presiden mengingatkan kepada aparat untuk melihat kritik atau info itu sebagai masukan untuk melakukan koreksi apabila kritik dan info itu berkaitan dengan oknum aparatnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Presiden, lanjut Johan, menekankan bahwa aparat sebaiknya berdialog dengan Haris untuk menelusuri informasi yang disampaikan Freddy.
Presiden juga menekankan harus ada bukti yang kuat bahwa oknum aparat itu terlibat bisnis narkoba.
"Kalau ada (oknum aparat yang terlibat), Presiden tegas menyampaikan harus diusut tuntas," tambah Johan.
Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.