Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Paska-pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memilih pejabat definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama.
Karena menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain juga akan memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral.
Pasalnya imbuhnya, skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM.
Selain itu kata dia, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (PLT) kiranya tidak berlangsung terlalu lama.
Apalagi jika mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Acandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis. Luhut juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM.
"Diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral, melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batubara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu," jelasnya.
Selain itu IESR juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM.
"Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari," ujarnya.
Menurut Fabby Tumiwa, sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik.