Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meminta wacana diperbolehkannya WNI memiliki dwikewarganegaraan agar dikaji secara mendalam.
Menurutnya, harus dilihat dampak positif dan negatif dengan diperbolehkannya dwikewarganegaraan tersebut.
"Itu butuh kajian secara mendalam. Harus dikaji ekses-eksesnya," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Arsul tidak memungkiri bahwa ada dampak positif terhadap disahkannya dwikewarganegaraan untuk diaspora berprestasi di luar negeri.
Menurutnya, diaspora yang berada di luar negeri tidak sulit dan repot untuk kembali ke Indonesia.
"Namun ada juga dampak negatifnya, karena mereka yang memiliki paspor ganda akan mendapatkan equal treatment dengan WNI lainnya yang tinggal di Indonesia," ujarnya.
Arsul tidak memungkiri bahwa ada wacana untuk melakukan revisi UU Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam prolegnas.
Namun, revisi tersebut tidak menjadi bagian prolegnas prioritas jadi tidak dibahas dengan segera.
"Saya melihat revisi itu hanya untuk memperluas dwikewarganegeraan, itu harus dikaji mendalam. Saya melihat negara lain justru mempersempit dwikewarganegaraan," katanya.