Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Tim kecil bentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Aksi Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi baru terkait kesaksian Freddy Budiman tentang mafia narkoba di Indonesia.
Namun Kontras menyimpan rapat-rapat informasi tersebut.Koordinator Kontras, Haris Azhar menyatakan, ia belum mau membuka informasi tersebut tanpa adanya jaminan perlindungan politik dari Presiden Joko Widodo.
"Saya kira informasi ini tidak dibicarakan dulu sampai Presiden memberikan mandat agar orang yang memberi informasi soal narkoba itu mendapat jaminan perlindungan dalam bentuk Keputusan Presiden," ujar Haris sesusai konferensi pers "Nawa Cita, Pemberantasan Narkoba dan Ancaman Kebebasan Berkespresi" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).
Haris Azhar melanjutkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemberian jaminan perlindungan tersebut Presiden harus secara berkala menerima perkembangan informasi tersebut.
"Kalau ada laporan berkala Presiden akan lebih mudah mengawasi dan melakukan tindakan," katanya.
Haris menambahkan, jika tidak ada jaminan perlindungan tersebut, Kontras akan tetap mencari cara untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada publik.
"Kami lihat dulu, kalau tidak segera mendapat jaminan perlindungan, kami akan tetap mengungkapnya ke publik. Tapi dengan begitu Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo akan dipertanyakan oleh masyarakat," ujarnya.
Haris juga menilai positif tim independen untuk menginvestigasi keterangan Freddy Budiman tentang jaringan narkoba yang diduga melibatkan aparat hukum.
Tim independen ini dibentuk atas kerja sama TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Haris berharap hasil investigasi tim independen bisa dipublikasikan kepada masyarakat.
"Kalau dipublikasikan akan memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Kalau ada partisipasi dari masyarakat akan membantu pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia," ujarnya.
Namun Haris tetap berharap Presiden tetap membentuk tim independen yang lebih bebas dari segala bentuk kekuasaan.
Tujuannya agar Presiden bisa mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dengan menyaring informasi dari tim independen tiga institusi tersebut.
"Informasi dari tim independen TNI, Polri, dan BNN dijadikan motivasi untuk membuat tim yang lebih besar dan terintegrasi dengan tim independen yang sudah ada sebelumnya," katanya.
"Tim independen buatan Presiden sangat diperlukan, karena kalau mengandalkan tim independen dari lembaga negara mereka punya sifat saling melindungi antar anggota dalam institusi tersebut," bebernya.