Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menyerahkan begitu saja tanggungjawab adanya kecurigaan terhadap 10 rekening gendut kepala daerah kepada penegak hukum.
Karena Kemendagri bisa mengontrol semua kepala daerah, termasuk harta dan asetnya.
"Sebab Kemendagri memiliki data siapa kepala daerah yang memiliki bisnis dan tidak," ujar Pengamat Politik Formappi Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Kamis (8/9/2016).
Jika ada lonjakan dana di rekening dan aset yang tidak masuk akal, menurutnya, itu sudah dapat diproses dan kepala daerahnya diminta menjelaskan sumber aset dan dananya tersebut.
"Itu kalau kementrian dalam negeri serius mendorong pemberantasan korupsi," kata dia.
Selain itu, terkait pengusutan rekening gendut sebaiknya dilakukan KPK dan PPATK agar tidak masuk angin.
Tetapi pengusutan tidak saja kepada 10 pemilik rekening gendut tetapi kepada semua kepala daerah yang dicurigai memiliki lonjakan aset dan rekening yang fantastis.
"Kalau kepala daerah punya puluhan miliyar di rekening menurut saya tidak masuk akal jika mereka tidak punya bisnis sebelumnya," jelasnya.
Sebab imbuhnya, kalau dihitung pendapatan resmi bupati dan gubernur mungkin hanya bisa terkumpul Rp 3 miliar hingga Rp 7 miliar paling banyak.
"Tapi kalau sudah puluhan harus dicurigai dan minta untuk dibuktikan.," ucapnya.
Namun, cara menelusuri aset dan keuangan kepala daerah mesti menggunakan pendekatan yang lebih canggih.
Misalnya KPK meneliti sejumlah mitra dan kontraktor di daerah tersebut.
Karena kata dia, modus baru para pejabat adalah menitip aset dan uangnya kepada pihak ketiga agar tidak terlacak.
Setelah masa jabatan selesai baru dialihkan.