Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan kembali Achandra Belakangan ini beredar spekulasi politik bahwa Presiden Jokowi akan segera melantik kembali Achandra Taher sebagai menteri ESDM setelah dicopot pertengahan bulan yang lalu.
Pernyataan Menkunham di DPR bahwa status kewarganegaraan Achandra sudah clear adalah WNI, tidak bisa dimaknai lain kecuali ada hubungannya dengan kemungkinan dilantiknya kembali Achandra sebagai menteri ESDM.
Terhadap spekulasi politik ini respon masyarakat terbelah, ada yang setuju dan ada yang tidak atau kurang setuju dengan beberapa alasan.
Yang kurang setuju mengatakan, karena tugas di bidang ESDM begitu penting dan sangat strategis maka sebaiknya dijabat oleh orang yang tidak memiliki beban apa pun, sementara Achandra sebelumnya punya masalah dwi kewarganegaraan karena memegang paspor AS.
Di samping itu issu Freeport yang distigmatikan merugikan Indonesia berkaitan dengan kontrak karyanya, segera akan memasuki tahapan negosiasi kontrak perpanjangan, kebetulan perusahaan tersebut berasal dari Amerika.
Inilah beban yang dipikul oleh seorang Achandra ketika memulai tugas barunya sebagai Menteri ESDM yang harus di depan mewakili kepentingan Indonesia berhadap-hadapan dengan Freeport dalam proses negosiasi yang mungkin sangat alot.
Wakil Ketua Umum PAN, Totok Daryanto yang juga anggota Komisi Energi DPR RI, mengapresiasi Presiden apabila mengangkat kembali Achandra sebagai Menteri ESDM.
Selain merupakan hak konstitusional Presiden, hak prerogatif, mengangkat kembali Achandra sebagai menteri juga dipandang dapat menepis rumor bahwa Presiden salah pilih atau serampangan dalam menunjuk pembantu-pembantunya.
Ini sudah menyangkut ranah kepercayaan publik terhadap leadership Kepala Negara, yang baru sekali ini terjadi dalam sejarah kepresidenan RI seorang menteri hanya berumur 20 hari jabatannya dikarenakan kesalahan prosedur administratif.
Pemilihan Achandra juga tidak akan menimbulkan persoalan di parlemen karena dukungan mayoritas partai di DPR dapat mengamankan setiap kebijakan yang diambil Presiden.
Hal ini juga sekaligus menjadi sarana uji kesetiaan bagi partai-partai politik yang belakangan bergabung mendukung pemerintah.
"Jadi banyak aspek positifnya bagi Jokowi dalam hal ini," tandas Totok yang juga wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
Mengenai jabatan Menteri ESDM ini sebagian besar suara publik menghendaki berasal dari profesional dan tidak berasal dari partai politik, walaupun sesungguhnya dikotomi profesional dan politisi bukanlah pemilahan yang tepat.
Sektor energi merupakan jantungnya ekonomi nasional sehingga wajar masyarakat pada umumnya menghendaki jabatan menterinya diserahkan kepada profesional yang independen, tidak berafiliasi atau di bawah pengaruh partai politik.
Sementara ada pula yang mengusulkan agar jabatan menteri ESDM diambilkan dari profesional yang ada di dalam negeri.
Mengapa Presiden tidak menunjuk diantara mereka yang pasti tidak punya masalah seperti Achandra? Barangkali Presiden punya pertimbangan lain, suatu kepercayaan selalu memiliki ruang mempribadi, dan kita tidak perlu berteka-teki tentang hal ini karena sebentar lagi akan segera mendapatkan jawaban ketika Presiden melantik menteri ESDM apakah Achandra atau profesional lainnya.
Yang jelas harapan publik dewasa ini menyuarakan dorongan jabatan menteri yang strategis agar definitif, tidak dijabat oleh Plt Menko Maritim yang pasti sudah sedemikian sibuknya menangani tupoksinya sendiri.
Tugas negara yang begitu besar tantangannya tidak bisa ditangani oleh figur rangkap jabatan. Nanti ada kesan kita tidak serius mengurusi sektor energi. Menteri yang baru nanti harus bisa membuktikan kinerjanya sebagai profesional dan nasionalis.
Terhadap kontrak karya asing harus dapat menciptakan hubungan ekonomi yang adil bahwa kekayaan alam kita didedikasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menteri juga harus faham bahwa era kita sekarang ini hilirisasi, jalan baru pengelolaan sumber daya alam yang secara ideologis kita yakini benar.