Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kementeriannya siap menyelenggarakan zona integritas demi pemerintahan bebas korupsi di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2015 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014.
Kemenko Maritim menjadi satu dari empat kementerian yang belum mencanangkan zona integritas tersebut.
Tujuan utama dari zona integritas adalah mencegah korupsi, meningkatkan pelayanan dan keterbukaan publik serta melaksanakan reformasi birokrasi.
Luhut mengatakan pelaksanaan zona integritas harus dilakukan dari hati untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
"Sulit untuk mewujudkan pemerintahan bersih 100 persen. Yang penting kita bekerja secara profesional dari hati. Kalau 85 persen saja kita terapkan kerja profesional tanpa menerima gratifikasi itu sudah luar biasa," jelas Luhut saat memberi sambutan.
Sementara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengapresiasi sikap Kemenko Kemaritiman yang akhirnya mencanangkan zona integritas.
"Saya mengapresiasi Kemenko Maritim dan berharap mereka menjadi role model untuk program ini. Kami juga berharap kementerian dan lembaga yang sudah menandatangani pakta integritas berlomba-lomba memunculkan inovasi pelayanan kepada publik," jelas Asman Abnur.
Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai.
Acara diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh keempat petinggi lembaga tersebut.