Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (23/9/2016).
Sofyan mengaku kedatangannya untuk mempercepat reformasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Ada beberapa yang harus kerja sama dengan KPK dalam rangka mempercepat reformasi BPN (Badan Pertahanan Nasional)," kata Sofyan di KPK.
Sofyan mengakui kementerian yang dipimpinnya masih membutuhkan dukungan terkait pengurusan prosedur yang terkadang membutuhkan waktu yang lama.
Misalnya pengurusan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan proses-proses administrasi lainnya.
"Lalu masalah rumah-rumah Belanda dan tanah-tanah Belanda yang ada di Jakarta dan di kota-kota (lain) ini statusnya bagaimana karena (ada) perbedaan data, kita ingin mempercepat," tukas bekas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu.