Baca tanpa iklan
Partai politik, kata Titi diwajibkan untuk dapat memberikan opsi terbaik bagi masyarakat dalam pencalonan di Pilkada Serentak selanjutnya.
Bukan sebaliknya yang justru memaksakan calon bermasalah mengikuti kontestasi lima tahunan tersebut.
"Apalagi kalau sampai terlihat tidak punya calon. Ini semakin membahayakan bagi masyarakat dan menimbulkan kejenuhan memilih," lanjut Titi.
Oleh karena itu, imbaunya dua tahun pemerintahan Jokowi-JK juga diharapkan dapat membenahi sistem kepartaian di Indonesia terlebih dalam bidang kaderisasi.
Pembenahan kaderisasi partai politik juga diminta oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mengharapkan adanya seleksi yang lebih ketat di partai politik untuk menghadirkan calon yang mempunyai kualitas.
Yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memimpin daerah.
"Kami tentunya berharap agar kader partai dirasa tepat untuk dicalonkan dan diusulkan mulai menjadi presiden, pembantu presiden, kepala daerah, sampai anggota DPR dan DPRD," jelas Tjahjo.
Partai juga diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada kadernya yang melakukan tindakan pelanggaran hukun dan merugikan nama partai.