News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Suap PK

Staf Pengacara Penyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas KPK menunjukkan uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (1/7/2016). KPK berhasil mengamankan uang berjumlah 28 ribu dollar Singapura dan menetapkan panitera pengganti PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso (SAN), pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW), dan staf bagian Legal & Consultant Ahmad Yani (AY) sebagai tersangka terkait dugaan suap putusan kasus perdata antara PT Kapuas Tunggal Persada (PT KTP) melawan PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di PN Jakpus. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Staf bidang kepegawaian di kantor Wiranatakusumah Legal and Consultant, Ahmad Yani dituntut hukuman 4,5 tahun penjara.

"Menuntut, supaya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Anak buah Raoul Adhitya Wiranatakusumah tersebut pun dituntut pidana denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut jaksa, Yani terbukti menyuap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea, serta Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso.

Jaksa juga menilai, Yani terbukti menyuap Casmaya dan Partahi SGD 25 ribu dan Santoso SGD 3 ribu.

Suap kepada hakim diberikan Yani lewat Santoso sebagai perantara.

Suap itu diberikan agar Casmaya dan Partahi memenangkan pihak tergugat PT Kapuas Tugas Persada atas PT Mitra Maju Sukses.

PT KPT diwakili pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah.

Jaksa menguraikan, 29 Oktober 2015, PN Jakpus menerima pendaftaran perkara perdata gugatan wanprestasi yang diajukan PT MMS terhadap PT KTP.

Setelah beberapa kali persidangan, Raoul menghubungi Santoso.

Raoul menyampaikan keinginannya agar dimenangkan dalam perkara tersebut.

Santoso kemudian menyarankan Raoul langsung langsung hakim yang mengadili perkara.

Santoso juga meminta agar Raoul menyiapkan uang untuk hakim. Saat penyerahan uang, Raoul meminta Yani berkomunikasi dengan Santoso.

Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana pasal 6 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini