Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah PDI Perjuangan memecat Bupati Klaten, Sri Hartini karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi.
Namun, Pegiat antikorupsi melihat ada kesan sikap memecat kadernya tersebut hanya untuk menyelamatkan muka PDI Perjuangan sendiri dari kasus yang menjerat kadernya.
"Langkah pemecatan partai kepada kadernya yang tertangkap KPK patut diapresiasi meskipun terkesan hanya untuk menyelamatkan muka mereka saja," ujar pegiat antikorupsi, Hendrik Rosdinar, Jumat (30/12/2016).
Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) ini menilai sikap PDI Perjuangan terhadap kadernya yang menerima suap dan korupsi terlambat.
"Karena seharusnya upaya pengawasan partai terhadap kadernya dilakukan terus menerus. Jika sedikit saja menemukan hal yang tidak wajar langsung diambil tindakan," kata Hendrik Rosdinar.
Kejadian ini juga menunjukkan jika partai politik masih gagal menghasilkan kepala daerah yang bersih.
"Para Kepala Daerah dan parpol ga pernah belajar. Atau gagal belajar menjadi bersih. Tetap saja mereka berniat mencuri, hanya saja ketahuan atau tidak. Itu saja," jelasnya.