Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pembelian Helikopter AW101 untuk kepentingan militer serta SAR yang diajukan oleh TNI AU terus menuai sorotan.
Banyak kalangan menilai langkah KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna yang tetap melanjutkan pembelian AW101 tersebut merupakan tindakan yang kontra dengan semangat membangun industri pertahanan dalam negeri.
Namun, sikap KSAU ada juga yang mendukung. Dukungan pun datang dari pengamat pertahanan DR Connie Rahakundini Bakrie. Ia menilai langkah yang dilakukan oleh TNI AU dalam hal ini KSAU sudah sesuai dengan protap serta perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan DIPA TNI AU 2015.
Connie meyakini Kebijakan merubah heli VVIP menjadi heli angkut militer dan SAR sudah melalui tahapan serta kajian yang mendalam.
"Kalau ada yang menilai KASAU seolah-olah melawan panglima tertinggi yakni Presiden, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan itu ngawur dan tidak mendasar." tegas Connie, Kamis (5/1/2017).
Dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, peneliti di INSS (Institute of National Security Studies), Tel Aviv, Israel, ini melihat adanya persaingan bisnis dalam industri pertahanan dunia.
"Ada gerakan politis yang sengaja membenturkan antara Presiden, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dengan KASAU. Gerakan ini pun menyebarluaskan data palsu tentang AW101 versus Cougar." ungkap Connie.
Connie yang juga Dewan Pembina National Air and Space Power of Indonesia ini malah mempertanyakan keberadaan Airbus yang sudah menguasai PTDI selama 30 tahun.
"Airbus menciptakan C295 yang kemudian dirakit di Indonesia, lalu diakui sebagai CN295 padahal pihak Airbus tidak pernah secara tertulis menyebutnya sebagai CN295," tuturnya.
"Begitu pula EC725 Cougar, kok malah disebut sebagai produksi dalam negeri? ini yang harus diketahui oleh Presiden, dan KASAU sebagai Komisaris Utama PTDI paham betul." Jelasnya.
Connie bahkan meminta PTDI untuk menyampaikan ke publik bahwa belum mampu membuat heli sendiri. Jangan ada kebohongan dan pembiaran monopili demi untuk tetap eksis sebagai pemasok heli hasil pembelian dan perakitan seperti yang mereka klaim.
"Sekarang pernah nggak PTDI melaporkan transparasi keuangan ke DPR serta transparansi teknologi ke publik." Connie yang merupakan pengajar di SESKOAU dan SESKOAL ini menegaskan kembali.