Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari perwakilan Australia di Indonesia dan mendapatkan klarifikasi atas kasus pelecehan pancasila.
Dikatakannya, memang ada oknum personil militer Australia yang diduga melecehkan Pancasila.
Namun, Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan sikap oknum personil militer Australia tersebut tidak mewakili pandangan pemerintah Australia.
Apalagi imbuh Charles Honoris, pihak Australia sudah meminta maaf dan berjanji melakukan investigasi serta penindakan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.
Karena itu, Charles Honoris menilai rencana pemutusan kerjasama dengan Australia oleh TNI dapat mengganggu hubungan baik antara kedua negara.
"Pemerintah tidak boleh emosional dan harus kedepankan rasionalitas," ujar Charles Honoris kepada Tribunnews.com, Kamis (5/1/2017)/
Charles Honoris mengingatkan jangan sampai isu tersebut dibesar-besarkan pihak tertentu yang sekedar ingin mencari perhatian publik.
Menurut Charles Honoris, Australia adalah mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme.
"Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memutuskan kerjasama pertahanan," ujar Charles Honoris.
Sementara itu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto seudah memberikan klarifikasi.
Khususnya soal pemberitaan Presiden Joko Widodo meminta kepada Panglima TNI dan Menhan menghentikan hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Australia.
Wiranto mengatakan memang benar telah dilakukan langkah-langkah Panglima TNI untuk menghentikan sementara kegiatan tentang program kerjasama pelatihan Bahasa di satuan khusus Australia.
Dikarenakan terjadi kasus yang menyinggung kehormatan bangsa pada bulan November 2016 yang lalu.
“Berarti bukan pemutusan kerjasama pertahanan secara menyeluruh, seperti yang diberitakan di banyak media akhir-akhir ini,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (5/1/2017).
Wiranto menegaskan penghentian kerjasama tersebut hanya bersifat sementara.
Kerja sama akan dilanjutkan setelah pihak Australia melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus yang terjadi.
“Masalah tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua Negara yang telah berjalan baik selama ini,” kata Wiranto.