Baca tanpa iklan
Artinya, lanjut Lukman, maksimal jika konsep penambahan jumlah anggota DPR yang diambil maka maksimal anggota DPR akan bertambah menjadi 582 anggota.
"Signifikan memang, apalagi kalau ditinjau dari kritik masyarakat atas kinerja DPR yang belum maksimal. Kalau melihat kebutuhan seperti itu maka, penambahan anggota DPR bisa berkisar antara 10 kursi sampai dengan 22 kursi, tergantung seberapa signifikan kita menginginkan menurunnya derajat disproporsionalitasnya," jelas Lukman.
Lukman menuturkan sistem tersebut penambahannya hanya 10 kursi kalau mengikutsertakan faktor lain seperti luas wilayah, PDRB ataupun tingkat kesulitan lainnya sebagai faktor menghitung derajat disproporsionalitas.
Alasan lainnya, penambahan jumlah anggota DPR, dengan ikut mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, seperi luas wilayah, sumbangan PDRB daerah terhadap PDRB nasional ataupun faktor-faktor yang lainnya.
"Seperti aspirasi masyarakat yang masuk khususnya dari wilayah timur Indonesia yang menginginkan perhitungan kursi tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga menghitung kesulitan dan luasnya wilayah provinsi," kata Lukman.
Sementara daerah-daerah penghasil yang kekayaan alamnya selama ini disumbangkan kepada nasional, juga meminta keadilan dengan meminta dipertimbangkan penambahan anggota DPR.
Lukman mengatakan banyak contoh negara lain yang menerapkan faktor luas wilayah dalam menghitung wakilnya, seperti Norwegia dan Denmark.
"Tinggal kita mau pakai model yang mana, atau kita membuat model sendiri ala Indonesia, tetapi prinsip keadilan dan kesetaraan tetap menjadi bahan pertimbangan utama," imbuh lukman.
Menurut Lukman momentum perbaikan UU Pemilu untuk kebutuhan Pemilu 2019, harus dijadikan momentum perbaikan sehingga prinsip jujur, adil, langsung, umum,bebas dan rahasia.
"Serta prinsip kesetaraan, aman, transparan dan membuka ruang publik selebar lebarnya ketika pembahasan bisa kita wujudkan," kata Lukman.