Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membicarakan soal kasus e-KTP, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa program itu baik, namun pelaksanaannya yang menurutnya buruk.
“Mengenai kebijakan, sebetulnya program itu baik ya. Mungkin pelaksanaannya enggak benar,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Yasonna mengatakan bahwa pemberlakuan single identity number atau penggunaan berbagai fasilitas dengan menggunakan satu kartu ini cukup baik dan merupakan terobosan baru dalam pelayanan publik.
“Karena dulu disepakati jadi single identity number bisa dipakai pajak. Semua lah. Kalau di Amerika itu kan social identity number. Bisa untuk kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa cukup NIK. ini baik tapi dalam pelaksanaan amburadul,” kata Yasonna.
Soal kasus yang kini tengah diperiksa, Yasonna mengatakan dirinya sudah minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan ulang untuk mendengarkan keterangannya soal duduk perkara kasus itu.
“Saya kan baru kemarin. Saya belum datang. Karena kemarin undangannya. Sore ada rapat tadi dengan ristek. Saya minta reschedule lah,” kata Yasonna.