TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak memperburuk suasana jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak.
Hal itu dikatakan Kalla menyusul adanya rencana aksi damai oleh sejumlah ormas pada 11 Februari 2017 mendatang.
"Saya kira tidak perlu jelang pilkada. Kita menahan diri lah. Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana," ujar Kalla saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/2017)
Baca: Fahri Hamzah Pertanyakan Sikap Polisi Larang Aksi 112
Baca: Begini Silang Pendapat di FPI DKI Soal Aksi 112
Baca: Aksi 112 Tak Dapat Izin Polda Metro
Terlebih, kata JK, saat ini sudah ada pihak yang sedang diproses secara hukum dan meminta agar seluruh elemen tidak mengganggu proses hukum tersebut.
"Toh semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," lanjutnya.
Sementara itu, atas informasi dari intelijen pihak kepolisian tidak mengizinkan adanya aksi pada 11 Februari 2017.
Rencananya, sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar aksi jalan sehat #Spirit212 tegakkan Al Maidah dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.
Forum Umat Islam telah mengajukan surat permohonan untuk menggelar unjuk rasa pada 11 Februari 2017.
Pihak kepolisian tak mengizinkan atau tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan.
"Kita tidak berikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Jadi tidak kita izinkan. Kalau masih ada massa turun aksi, akan kita bubarkan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).
Argo menjelaskan, aksi dilarang lantaran jelang masa tenang pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Termasuk pertimbangan dari intelijen negara.
"Nanti ganggu yang lain. Itu pertimbangan dari intelijen," ucap Argo.