Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kami menghimbau agar masyarakat tidak terjebak isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang memecah belah demokrasi," kata Ketua PMKRI Jakarta Yohanes Paulus Ariyanto.
Hal itu disampaikan Yohanes dalam konferensi pers Forum Intelektual Muda Nusantara di Bakoel Coffe, Jakarta, Minggu (12/2/2017).
"Demokrasi sebenarnya menghargai perbedaan dan kekayaan kita," kata Yohanes.
Baca: Rencana Aksi Minggu Tenang Pilkada Berdampak Positif bagi Iklim Investasi
Baca: Jangan Macam-macam Saat Minggu Tenang Pilkada Serentak
Yohanes juga meminta masyarakat kritis terhadap prektek politik uang yang tidak memiliki nilai edukatif.
Yohanes menuturkan dalam lima bulan terakhir dinamika isu SARA sangat kencang.
Apalagi, perbincangan menngenai Pilkada tidak lagi terjadi di ruang publik namun bergeser ke media sosial.
"Yang terjadi rentan hoax," kata Yohanes.
Mengenai fenomena hoax, kata Koordinator Forum Mahasiswa dan Aktivis Jakarta Fernando Yohanes meminta penyelanggara pemilu mengatur aturan penggunaan media sosial.
Fernando juga meminta pasangan calon bersilaturahmi untuk menurunkan suhu politik yang memanas.
"Kita juga berharap pemuda tetap netral dan selalu berkomunikasi," kata Fernando.
Sedangkan Wasekjen DPP KNPI Maulana Ihsanul Haq meminta KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya sesuai konstitusi.
Ia menghimbau kepada pemuda memberikan atensi besar agar pilkada berjalan damai, aman dan tertib.
Hal yang sama dikatakan Ketua Umum GPII Karman. Ia mengingatkan Pilkada serentak khususnya DKI Jakarta sebagai barometer sehingga harus diciptakan iklim sejuk.
"Masyarakat Indonesia harus insyaf, bahwa perbedaan pilihan adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan dalam demokrasi. Namun perbedaan pilihab harus dipandang sebagai suatu potensi menghasilkan kepemimpinan yang meritokratif dan kompetisi yang jujur dan adil," kata Karman.
Karman pun menyerukan Pilkada serentak terutama DKI Jakarta dapat berlangsung jujur dan adil dalam suasana kedamaian.
"Bagi yang sudah memiliki hak pilih agar menggunakan haknya untuk turut adil melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat," kata Karman.