Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanggapi kasus dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melibatkan adik iparnya, Arif Budi Sulistyo.
Jokowi menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri urusan penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
"Ya diproses hukum saja," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK terhadap adik iparnya.
"Kita semua menghormati proses hukum yang ada di KPK dan saya yakin KPK bekerja profesional dalam proses semua kasus," ucap Jokowi.
Peristiwa tersebut mengingatkan akan pernyataan Presiden Jokowi terkait catut mencatut meski belum diketahui apakah Arif menyalahgunakan nama Presiden atau tidak.
Presiden Jokowi menanggapi bahwa sikapnya tetap tegas seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa tidak boleh ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu.
"Saya tidak hanya mengeluarkan surat tapi sebelumnya mungkin lebih dari 5 kali. Sidang kabinet, pertemuan dengan dirut-dirut BUMN semua saya sampaikan. Saya kira penjelasan yang sangat jelas," ucap Presiden.
Kasus Suap
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bekerja untuk membuktikan peran Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera Arif Budi Sulistyo dalam perkara dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Nama Arif muncul dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Arif didakwa menyuap Handang Soekarno, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp1,9 miliar.
Suap tersebut diduga diberikan agar Handang membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.
Rajamohanan didakwa menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar.
Meski demikian, KPK mengakui bahwa Arif Budi Sulistyo terlibat dalam beberapa rangkaian kejadian yang dijelaskan dalam surat dakwaan. Arif diduga bertindak sebagai penghubung.
"Nama Arif Budi Sulistyo diduga sebagai mitra bisnis terdakwa dan diduga mengenal pihak-pihak di Direktorat Jenderal Pajak," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2017) dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Dalam surat dakwaan, Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, terkait persoalan pajak PT EKP.
Menurut Febri, keterlibatan Arif dalam perkara suap akan dibuktikan secara lebih jelas dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa KPK juga akan membuktikan hubungan Arif dengan Muhammad Haniv.
"Termasuk apakah ada komunikasi yang membahas tax amnesty atau terkait kewajiban pajak PT EKP. Kami akan buktikan lebih jauh posisi yang bersangkutan dengan pertemuan yang dihadiri Dirjen Pajak," kata Febri.