Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demo berkekuatan massa 10 ribu orang dengan tuntutan penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di depan Gedung DPR RI pada 21 Februari 2017, hari ini, atau Aksi 212, terdeteksi intelijen Polri hendak mengarah tindakan anarkis.
Kepolisian dibantu TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan jika provokasi dan anarkisme benar terjadi dalam pelaksanaan demo hari ini.
"Sedangkan upaya penegakan hukum dalam unras, tentu pilihan akhir. Kami mengedepankan imbauan ke masyarakat Supaya tertib. Jadi, sejumlah petugas aparat kepolisian dibantu aparat dari Kodam Jaya yang diperbantukan, telah menyiapkan rencana pengamanan dengan baik," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Senin (20/2/2017) kemarin.
Baca: Ratusan Massa Berdatangan, Polisi Pasang Kawat Berduri di Balik Pintu Gerbang Tinggi Gedung DPR
Menurut Boy, selain bersumber pengumpulan informasi intelijen di lapangan akan adanya provokasi ke arah anarkisme, beberapa hari terakhir juga telah bermunculan sejumlah seruan dan ajakan provokatif di media sosial.
Atas adanya informasi ini, kepolisian akan mengutamakan pendekatan persuasif dan preventif untuk mengamankan aksi tersebut.
Di antaranya mengimbau dan mengingatkan para peserta maupun koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa agar menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum.
Polri juga mengingatkan para korlap demo yang akan memimpin massa demo di depan Gedung DPR RI agar tidak menyertakan demonstran yang tidak siap berunjuk rasa dengan damai.
Korlap harus bisa menjamin tidak ada provokator dalam barisan peserta demonstrasi.
Kepolisian akan meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada korlap jika dalam pelaksanaan demo ada peserta demo yang bertindak anarkis maupun menjadi provokator terselubung.