Jusuf Kalla Berharap Kepentingan Pemerintah dan Freeport Terakomodir Secara Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik PT Freeport Indonesia dengan pemerintah hingga kini masih bergulir.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih membuka perundingan dengan Freeport dalam 120 hari ke depan.

Ia ingin dalam kesepakatan tersebut, kepentingan pemerintah dan Freeport bisa terakomodir secara baik.

"Tentu kita juga ingin mengakomodir kepentingan freeport agar investasinya itu berlangsung dengan baik dan kepentingan ini sedang dirundingkan," ucap Jusuf kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Baca: Freeport Bisa Rugi Sendiri Jika Membawa Persoalan Ke Mahkamah Arbitrase Internasional

Adapun kepentingan pemerintah, kata Jusuf Kalla di antaranya pendapatan nasional, pajak supaya lebih tinggi, kemudian lebih banyak memberikan lapangan kerja nasional.

Serta memberikan komponen dalam negeri untuk perkembangan Freeport dan penerimaan pajak lebih baik.

Dirinya berharap perundigan kali ini bisa cepat diselesaikan, mengingat 2015 lalu sudah ada perundingan serupa dan beberapa hal telah disepakati.

"Mudah-mudahan bisa selesai. Tidak ada masalah yang rumit sebenarnya, tinggal waktu saja," kata dia.