Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Mahkamah Kontistusi dinilai kontradiktif dalam menjalankan sidang sengketa hasil Pilkada.
Pakar Politik Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut MK sebelumnya menentukan sidang akan berlangsung dalam 30 hari kerja.
Baca: Persoalan KTP Elektronik Berlanjut Hingga Pilkada 2018
Namun, MK sendiri pun menentukan untuk menjalankan persidangan selama 45 hari kerja.
"Menjadi kontradiktif ketika, MK tetap menjalankan ambang batas ini yang artinya mereka sendiri yang menghambat masuknya gugatan," kata Feri Amsari di Kawasan Manggarai, Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Dikatakan dia, apa yang dilakukan MK berpotensi menghambat semua gugatan yang tidak masuk ke dalam syarat ambang batas yang sudah ditentukan.
Baca: Syarat Ambang Batas Sengketa Jadi Celah Peserta Pilkada Lakukan Kecurangan Masif dan Maksimal
Selain itu, MK pun harus melakukan pemeriksaan terhadap para penggugat yang merasa dicurangi secara terstruktur, sistemastis, dan masif (TSM).
"Mereka juga seharusnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang TSM, jangan sampai terus menjadi Mahkamah Kalkulator," kata dia.