Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto demi menjaga keutuhan partai.
Dukungan itu disampaikan Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Penasihat Partai Golkar dalam Rapat Konsultasi Nasional di Hotel Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur Bali, 21-22 Maret 2017.
Hadir dalam pertemuan tersebut tokoh-tokoh Partai Golkar seperti, Akbar Tandjung (Wakil Ketua Kehormatan) Agung Laksono (Ketua Dewan Pakar), Cicip Sutarjo (Wakil Ketua Dewan Pembina), Hafiz Zawawi (Sekretaris Dewan Pembina) dan Priyo Budi Santoso (Sekretaris Dewan Kehormatan).
"Saya ucapkan terima kasih atas soliditas dan kekompakan kita semua. Jika daerah kompak dan pusat kompak, maka akan menjadi kekuatan untuk memajukan partai," kata Setya Novanto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Rapat konsultasi kali ini dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Propinsi seluruh Indonesia.
Setya Novanto mengatakan, pertemuan di Bali berhasil merumuskan beberapa hal menyangkut soal kebijakan Partai Golkar yang sifatnya rekomendasi untuk di bahas dalam Rapimnas yang akan datang.
Dengan bermodalkan kemenangan 58 persen dalam Pilkada 2017, kata Novanto, Partai Golkar optimistis menghadapi Pilkada 2018, dengan target 60 persen.
"Bagi Golkar, Pilkada 2018 sangat penting karena melibatkan 171 daerah serta merupakan tangga bagi kesuksesan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019," kata dia.
Ketua DPR RI itu lebih jauh mengatakan bahwa untuk menghadapi Pemilu 2019, dirinya selalu turun ke basah dan bertemu langsung dengan masyarakat.
"Saya selalu aktif turun ke daerah, bertemu dengan Pengurus Kabupaten, Pengurus Kecamatan, bahkan Pengurus Desa dan Kelurahan. Saya berbicara langsung dengan mereka untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kalau konsolidasi kita berhasil, insya Allah target-target politik kita akan tercapai," katanya.
Merespon situasi terkini terkait dengan isu eKTP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia kompak, solid dan bersatu padu mendukung kepemimpinan Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar demi menjaga keutuhan partai.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Partai Golkar menyerahkan masalah e-KTP kepada proses hukum yang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.