Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin akan membeberkan aliran-aliran uang hasil jarahan pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 yang mengalir ke anggota DPR RI.
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Nazaruddin yang akan hadir sebagai saksi akan memperjelas nama-nama penerima uang sebagaimana dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.
"Nanti akan saya jelaskan semua. Saya sih sudah niat darif awal bantu KPK khusus kasus Hambalang (Sarana dan prasarana olah raga), e-KTP dan lain-lain," kata Nazaruddin di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Nazaruddin memaklumi banyak dari penerima uang korupsi e-KTP yang membantah menerima baik dari unsur Kementerian Dalam Negeri atau dari unsur DPR RI. Nazaruddin mengingatkan kepada para penerima untuk segera sadar dan mengaku.
"Ya memang kalau masalah bantah darimana mau ngaku. Tapi kan kalau dia mau lebih baik, lebih baik ngaku biar supaya hukumannya di dunia dan akhirat tidak berat," kata dia.
Nazaruddin kemudian lebih banyak memberikan senyuman saat ditanya keterlibatan partai semisal Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam kasus tersebut.
Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sementara Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.
Negara disebut menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triiun anggaran penggadaan KTP elektronik atau e-KTP.