Baca tanpa iklan
Sudarsono menambahkan, Sekretariat Jenderal DPD akan menjalankan hasil Rapim terkait pelayanan terkait fasilitas Pimpinan.
"Untuk saat ini, kami berpegang teguh pada Instruksi Sekretaris Jenderal DPD Nomor KP. 050/01/DPDRI/IV/2017 tentang netralitas pegawai," papar Sudarsono.
"Itu ada di poin keempat, yakni dukungan keuangan dan fasilitas lainnya kepada anggota dan atau alat kelengkapan yang terkait dengan materi pengambilan keputusan politik yang masih belum disepakati, untuk sementara ditangguhkan," lanjut dia.
Ia yakin, Farouk dan Hemas memahami soal fasilitas yang melekat pada pimpinan meski keduanya tak menerima proses pergantian Pimpinan DPD kali ini.
"Begini, Bapak Prof. Farouk Muhammad dan GKR Hemas, Beliau tentu memahami peraturan perundang-undangan, saya kira tak akan ada masalah," kata Sudarsono. (eri k sianga/kompas.com)