Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diwarnai kericuhan dan perdebatan seputar pelantikan pimpinan baru. Anggota Komisi II DPR Muchtar Luthfi Andi Mutty berkomentar mengenai kisruh DPD.
"Perlu melihat kembali semangat pembentukan DPD," kata Luthfi melalui pesan singkat, Jumat (7/4/2017).
Luthfi meminta pihak terkait membuka kembali notulen rapat amandemen UUD 19445.
Dari notulen rapat amandemen dapat terlihat keberadaan DPD selama ini sudah sesuai dengan semangat pembentukannya atau belum.
"Kejadian di DPD semakin mengukuhkan sinisme rakyat kepada parlemen kita bahwa elit politik kita hanya sibuk mengurusi jabatan. Tidak peduli dengan rakyat," kata Politikus NasDem itu.
Sementara, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan DPD tidak bisa dibubarkan karena perintah konstitusi. "Tapi diperkuat," kata Eva.
Menurut Eva, tantangan DPD lebih kepada internal untuk berkinerja dengan baik. Mengenai kekisruhan pimpinan DPD baru, Eva mengatakan hal itu terkait dengan marwah lembaga itu sendiri.
"Sementara posisinya kuat dalam konstitusi kalau mereka mau dibubarin mesti amandemen konstitusi jadi yang orang masuk akal rasional, mereka berbenah berintropeksi diri supaya tidak jadi cemoohan dari kita semua yang menyebabkan orang bubarin saja," kata anggota Komisi XI DPR ini.